Unduh
6,103Pengikut
Suara Sumsel
Portal media regional Sumsel jujur, independen, dan berimbang.
Ratusan buruh yang terdiri dari dari Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Provinsi Sumatera Selatan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Provinsi Sumsel guna menyuarakan penolakan UMP Sumsel sebesar 0,86 persen atau setara dengan Rp27 ribu.

Koordinator Lapangan aksi unjuk rasa para buruh yaitu Eric Davistian mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Senin, (21/11/22) tersebut menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen.

“Kami datang kesini untuk menagih janji pemerintah yang katanya ingin memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi covid-19, namun nyatanya upah buruh tidak naik sedangkan BBM dan sembako saat ini mengalami kenaikan. Lantas ekonomi siapa yang ingin mereka pulihkan,” kata Eric.

Mala yang nerupakan salah satu buruh perempuan yang mewakili buruh di daerah Muara Enim sekaligus menyuarakan hati emak-emak ikut menyampaikan keresahannya.

“Sebagai seorang buruh sekaligus ibu rumah tangga, tuntutan 13 persen juga sebenarnya tidak cukup karena ada anak yang harus sekolah, ada suami yang harus kerja dan ada dapur yang harus tetap ‘ngebul’ jadi kami meminta seharusnya pemerintah menaikkan upah buruh itu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini,” kata Mala.

Dirinya juga menjelaskan jika selama hampir 20 tahun dirinya bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik kerta di Muara Enim, penerapan upah minimum buruh seringnya tidak diindahkan oleh perusahaan.

“Tapi apa boleh buat? Dengan gaji kami yang minim terutama kami perempuan ini harus tetap bertahan. Jadi perempuan itu harus cerdas, berjuang di Indonesia ini berat, kita harus bertahan ditengah kemiskinan dan kekurangan ditambah lagi penguasa yang tidak mempunyai pandangan tentang nasib generasi penerus. Jadi wanita itu bukan hanya tulang rusuk tapi juga tulang punggung,” tegas Mala....Lebih Banyak
21-11-2022
Buruh di Sumatera Selatan (Sumsel) menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) sebesar 0,86 persen atau sekitar Rp27 ribu, Serikat Pekerja buruh akan melaukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumsel pada Senin, (21/11/22) mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (Nikeuba) KSBSI Sumsel, Hermawan melalui WhatsApp pada Jumat, (18/11/22).

“Aksi demo akan dilakukan pada Senin mendatang pukul 09.00 di depan kantor Gubernur Sumseldengan membawa tuntutan kenaikan UMP Sumsel untuk tahun 2023 sebesar 13 persen atau sebesar Rp400 ribu,” katanya.

Hermawan juga menjelaskan akan membawa massa demonstrasi lebih banyak jika tuntutan para buruh saat ini tidak ditindak lanjuti atau dipenuhi.

“Unjuk rasa atau demo yang akan kami lakukan nanti adalah cara kami untuk memperjuangkan kesejahteraan dan juga menuntut keadilan bagi pekerja atau buruh,” lanjutnya.

Dirinya menilai bahwa kenaikan UMP yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi saat ini sangat merugikan pihak buruh.

“Keputusan ini sangat merugikan pihak buruh karena tahun kemarin sudab tidak ada kenaikan. Tahun 2023 hanya naik Rp27 ribu sedangkan harga bahan pokok, BBM sudah naik tak terhingga dan buruh semakin sengsara,” keluhnya.

Pengamat Ekonomi Sumsel Yan Sulistyo menyatakan bahwa kenaikan UMP Sumselsebesar Rp27 ribu merupakan keputusan yang sangat tidak adil bagi para buruh....Lebih Banyak
18-11-2022